Zumi Zola Bantah Dapat Bocoran OTT KPK
Gubernur Jambi non aktif Zumi Zola. Foto: idntime
KOMENTAR

TILIK.ID, Jakarta- Gubernur Jambi 2016-2021 nonaktif Zumi Zola Zulkifli membantah mendapat bocoran mengenai Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) terhadap anggota DPRD Provinsi Jambi.

"Korsubgah (Koordinator Supervisi Pencegahan) KPK menyampaikan, mengingatkan kembali agar disampaikan kepada teman-teman di DPRD untuk menjaga diri, saya menambahi dengan menakut-nakuti jangan sampai seperti DPRD lain kena OTT," kata Zumi Zola, dalam sidang pemeriksaan saksi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, dalam sidang Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 dari Fraksi Partai Demokrat Cornelis Buston yang dihadirkan sebagai saksi mengatakan bahwa ia mendapat telepon dari Zumi Zola KPK akan melakukan OTT terhadap anggota DPRD Jambi.

"Saat itu Oktober, Pak Gubernur (Zumi Zola) menelepon saya 'Pak Ketua, saya ditelepon anggota Korsupgah (Koordinasi Supervisi Pencegahan) KPK yang mampir kemarin. Saya tanya 'Apa katanya Pak Gub?'. Pak Gubernur menyampaikan bahwa akan ada OTT di DPRD provinsi, itu saya ditelepon pada 2016," kata Cornelis Buston.

OTT yang dimaksud oleh Cornelis ternyata baru terlaksana pada 28 November 2017, yaitu saat KPK mengamankan Supriono, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Jambi; Erwan Malik selaku Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi; Arfan sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Jambi, dan Saipudin sebagai Asisten Daerah Bidang III Pemprov Jambi. Seusai sidang, kepada wartawan, Zumi Zola kembali mengulang tanggapannya terhadap kesaksian Cornelis tersebut.

"Saya telepon ketua, tolong sampaikan ke (anggota) DPRD, saya menakut-nakuti, sengaja menakut-nakuti, hati-hati jangan sampai terjadi seperti di daerah lain, jangan memalukan nama Jambi, tapi ternyata tidak ampuh, ternyata juga akhirnya ketemu ketua fraksi dan upaya saya nihil," ujar Zumi.

Baca Juga: KPK Nilai Janggal Zumi Zola Dapat Bocoran OTT

Zumi mengaku hanya menakut-nakuti Cornelis mengenai OTT KPK, karena ia harus berhadapan dengan anggota DPRD Jambi yang usianya jauh lebih tua darinya.

"Tidak ada cara lain untuk saya karena saya tahu pembahasan APBD akan alot, tapi ternyata inilah yang terjadi. Mereka lebih tua, saya lebih muda, saya cari jalan bagaimana ayo sama-sama jaga Jambi," kata Zumi. Ia pun menegaskan tidak ada bocoran dari KPK kepada dirinya. "Dari KPK tidak ada," ujar Zumi menegaskan.

Meski sudah ditakut-takuti Zumi, namun anggota DPRD masih tetap meminta uang "ketok palu" yaitu sebesar Rp200 juta per anggota, ditambah Rp175 juta untuk anggota Komisi III dan untuk pimpinan DPRD.

Jumlahnya adalah Rp13,09 miliar dan Rp3,4 miliar atau senilai total Rp16,49 miliar kepada pimpinan dan anggota DPRD Jambi periode 2014-2019, dengan maksud agar agar pimpinan dan anggota DPRD Jambi menyetujui Rancangan Perda APBD TA 2017 dan 2018.

Selain didakwa menyuap, Zumi Zola juga didakwa menerima gratifikasi Rp40,477 miliar ditambah 177,3 ribu dolar AS (sekitar Rp2,594 miliar) serta 100 ribu dolar Singapura (sekitar Rp1,067 miliar), sehingga total mencapai Rp44,138 miliar dan mobil Alphard. (des/ant/iwk)

KPK Geledah Kantor Lippo Group dan Rumah Bupati Bekasi

Sebelumnya

Polda Kalbar Musnahkan 4,1 Kilogram Sabu-sabu

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Hukum