Aparat Harus Punya Pemahaman Sama soal Penanggulangan Terorisme
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Polisi Suhardi Alius. Foto: merdeka
KOMENTAR

TILIK.ID, Jakarta- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Polisi Suhardi Alius mengatakan seluruh perangkat pemerintah, baik TNI, Polri, jaksa, maupun hakim, harus memiliki pemahaman yang sama dan saling bersinergi dalam upaya penanggulangan terorisme.

"Kami harapkan aparat seluruhnya punya visi dan persepsi yang sama untuk melakukan langkah-langkah pencegahan maupun penindakan yang proporsional dalam rangka penanggulangan terorisme," kata Suhardi di hadapan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Provisi Jawa Barat di Aula Maryoto, Mapolda Jabar.

Dalam acara sosialisasi antiradikalisme dan antiterorisme yang digagas Polda Jawa Barat itu Suhardi mengatakan bahwa Provinsi Jawa Barat menjadi perhatian BNPT terkait dengan potensi kelompok radikal.

"Orang-orang itu kami klasifikasikan menjadi beberapa kelompok mulai dari inti, militan, pendukung, atau simpatisan yang ternyata juga cukup banyak di sini (Jawa Barat)," kata Kepala BNPT dikutip dari siaran pers.

Untuk itu, pihaknya merasa perlu untuk memberikan pemahaman tentang cara mengidentifikasi kelompok-kelompok tersebut dan cara menangani kelompok ataupun jaringan tersebut secara tepat.

Ia mengapresiasi Kapolda Jabar Irjen Pol. Agung Budi Maryoto yang berinisiatif mengumpulkan seluruh jajaran pimpinan daerah Jabar mulai dari unsur TNI, Polri, kejaksaan, hakim, dan juga pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan sinergi bersama dalam penanggulangan terorisme.

Menurut dia, langkah mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan juga sebagai upaya untuk membentengi aparat TNI, Polri, jaksa, hakim, dan juga perangkat sipil lainnya dari pengaruh paham radikalisme yang berujung pada aksi terorisme.

"Aparat juga perlu kita bentengi karena infiltrasi ini bukan cuma kepada masyarakat umum, melainkan juga pada aparat. Sudah banyak yang terpapar paham-paham radikalisme, kepolisian juga ada, TNI juga ada, semua ada. Artinya, ruang-ruang itu bisa dimasuki kapan saja," ujarnya.

Berdasarkan data yang Kapolda Jabar Irjen Pol. Agung Budi Maryoto terima dari Detasemen Khusus (Densus) 88/Antiteror Polri, di wilayah Jabar ada hampir 400 orang yang masuk dalam kategori inti, militan, maupun simpatisan. (sgt/ant/iwk)

Kaca Mobil Retak? Jangan Khawatir, Reparasi dengan Teknik Suntik

Sebelumnya

Mamasa Gempa Lagi, Kali Ini 4.7 SR

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel News