Sikap Idrus Bagus, Perlu Dicontoh Politisi PDIP
Drajasa wibowo (foto : tribune)
KOMENTAR
TILIK.ID, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) apresiasi sikap sportif politisi Golkar Idrus Marham mundur dari posisi Menteri Sosial karena menjadi tersangka kasus korupsi. Menurut Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo sikap Idrus seperti itu semestinya jadi cermin pada seluruh elit partai, bersikap sabar dan besar hati,  dengan mengakui kekurangannya dan mundur dari jabatannya.  Pernyataan Dradjad ini soalah ingin mengingatkan dalam kasus beberapa elite PDIP yang namanya disebut dalam korupsi e-KTP tapi hingga kini belum ada perkembangan lanjutan. " Memang selain Idrus Marham, saat ini belum ada menteri dari PDIP dan partai pendukung lain yang diproses KPK. Padahal sebagian dari mereka itu namanya disebut dalam persidangan di pengadilan Tipikor, misalnya dalam kasus e-KTP. Saya tidak akan berspekulasi. Biarkan KPK bergerak sesuai fakta hukum yang dimilikinya,"ujar Dradjad dalam pesan singkatnya di terima TILIK.ID, Sabtu (25/8). Kata Dradjad, di era yang transparan sekarang ini, siapapun yang menjadi Presiden, beliau akan mendukung penuh langkah pemberantasan korupsi.  Presiden SBY misalnya, sama sekali tidak menghalangi ketika Ketum dan Bendum Partai Demokrat diproses KPK. Padahal PD adalah partai-nya SBY.  Kasus tersebut ikut membuat elektabilitas PD merosot. Presiden SBY saat itu juga tidak menghalangi ketika beberapa menterinya diproses KPK, termasuk menteri dari PD. " Korupsi ini musuh kita bersama. Tidak cukup kita hanya berslogan. Entah slogan Golkar bersih, atau “Katakan Tidak”nya PD dulu atau apapun. Faktanya banyak politisi ditangkap KPK, termasuk dari PAN," tegas Dradjad. Jadi, kata Dradjad, pemerintah, parpol dan KPK perlu bekerja sama merumuskan langkah kongkret menghentikan kesempatanl korupsi.  "Salah satunya, saya berharap kita serius melakukan reformasi pembiayaan partai politik," tegasnya. Diketahui, beberapa menteri Jokowi sempat diperiksa KPK. Terkait kasus e-KTP, Menkum HAM Yasonna H Laoly sempat beberapa kali dipanggil KPK. Selain itu, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung disebut menerima uang korupsi proyek e-KTP. Terkait hal ini, Jokowi pernah mengatakan agar proses hukum dijalankan jika ada bukti. Sebelumnya diberitakan, Idrus menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari KPK terkait kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Idrus kemudian mengundurkan diri dari posisinya sebagai Mensos dan kepengurusan Golkar. Posisi Mensos kemudian diisi Agus Gumiwang Kartasasmita, yang telah dilantik Presiden Jokowi. Agus dilantik dengan Keppres Nomor 148/P Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Kerja sisa masa jabatan 2014-2019.(jay)

MUI Harap ’Kecebong’ ‘Kampret’ Tidak Diteriakkan Lagi di Ruang Publik

Sebelumnya

Prabowo: Apakah Kalian Merasakan Keadilan?

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Politik