Usai Diperiksa KPK 8 Jam, Sofyan Basir Langsung Irit Bicara
Dirut PLN Sofyan Basir. Foto: ivoox
KOMENTAR

TILIK.ID, Jakarta-Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir memilih irit bicara usai diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

"Tanya penyidik ya, tanya penyidik," kata Sofyan usai diperiksa sekitar delapan jam di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Saat dikonfirmasi terkait ditunjuknya Blackgold Natural Resources Limited dalam pembangunan PLTU Riau-1, Sofyan menyatakan bahwa hal tersebut sudah ditangani oleh PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) yang merupakan anak perusahaan PT PLN. "Sudah ditangani PJB semua," ungkap Sofyan.

Pemeriksaan Sofyan pada Selasa ini merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya tidak memenuhi panggilan KPK pada Selasa (31/7) lalu karena sedang menjalankan tugas lain.

"Ini pemeriksaan yang kedua karena seharusnya pemeriksaan sekitar akhir 2018 tetapi yang bersangkutan tidak hadir karena ada tugas lain," kata Juru Bicara KPK Febri di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Febri menyatakan bahwa lembaganya masih membutuhkan keterangan Sofyan terkait mekanisme kerja sama terkait dengan pembangunan PLTU Riau-1 dan juga sejauh mana pengetahuannya tentang pertemuan-pertemuan dengan tersangka ataupun pihak lain.

"Termasuk apakah saksi mengetahui atau tidak tentang aliran dana. Jadi, itu perlu diperinci lebih lanjut dan juga mengkonfirmasi beberapa dokumen-dokumen yang disita sebelumnya tentu yang ada kaitannya," ungkap Febri.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan dua tersangka, yaitu Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo yang merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Sebelumnya, KPK telah mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait kasus itu, yaitu uang sejumlah Rp500 juta dalam pecahan Rp100 ribu dan dokumen atau tanda terima uang sebesar Rp500 juta tersebut.

Diduga, penerimaan uang sebesar Rp500 juta merupakan bagian dari komitmen "fee" 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan kepada Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Penerimaan kali ini merupakan penerimaan keempat dari Johannes kepada Eni dengan nilai total setidak-tidaknya Rp4,8 miliar, yaitu Desember 2017 sebesar Rp2 miliar, Maret 2018 Rp2 miliar, dan 8 Juni 2018 Rp300 juta.

Diduga uang diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni Maulani Saragih melalui staf dan keluarga.

Adapun peran Eni adalah untuk memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1.

Sebagai pihak yang diduga pemberi Johannes Budisutrisno Kotjo disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Eni Maulani Saragih disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.(ben/ant/iwk)

Merampok dan Memeras, Sekuriti Terciduk!!

Sebelumnya

Penerima Remisi Hukum Jadi Warga Negara Baik

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Hukum