Kasus Suap Kabupaten Buton Selatan, KPK Periksa Sembilan Saksi
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Net
KOMENTAR

TILIK.ID, Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sembilan saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, Sultra.

KPK pada Kamis total memanggil 10 orang saksi untuk tersangka Tonny Kongres. Ada pun satu saksi yang tidak penuhi panggilan adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara La Siambo.

"Dari 10 orang saksi tersebut, satu saksi yang tidak hadir adalah La Siambo, Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saksi La Siambo bersedia hadir untuk pemeriksaan berikutnya dan akan ditentukan jadwalnya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

KPK mengagendakan pemeriksaan La Siambo di gedung KPK, Jakarta.

Sementara unsur saksi yang hadiri pemeriksaan terdiri dari mantan bupati Buron Selatan, swasta, PNS Kabupaten Buton Selatan, dan ajudan bupati.

"Sembilan orang saksi lainnya, diperiksa di Kantor Kepolisian Resor Baubau, Kota Bau-bau, Sulawesi Tenggara.Materi pemeriksaannya masih terkait dengan aliran dana ke bupati dalam kasus ini," ucap Febri.

Selain Tonny, KPK juga telah menetapkan Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat sebagai tersangka dalam kasus suap tersebut.

Agus diduga menerima total Rp409 juta dari kontraktor terkait proyek-proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

Sebagian sumber dana diduga berasal dari kontraktor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

Tonny Kongres diduga berperan sebagai koordinator dan pengepul dana untuk diberikan kepada Bupati.

KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana itu antara lain uang Rp409 juta dalam pecahan seratus ribuan, buku tabungan Bank BRI atas nama Aswardy (pegawai PT BRI/ orang kepercayaan Tonny Kongres terkait penarikan Rp200 juta, dan buku tabungan Bank BRI atas nama Anastasya (anak dari Tonny Kongres).

Selanjutnya, barang bukti elektronik, catatan proyek di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, dan seperangkat alat-alat kampanye salah satu calon wakil gubernur Sulawesi Tenggara.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Tonny Kongres disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima, Agus Feisal Hidayat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(ben/ant/iwk)

 

Komisi Yudisial Akan Pantau Praperadilan Gunawan Jusuf

Sebelumnya

Zumi Zola Bantah Dapat Bocoran OTT KPK

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Hukum