Ini Catatan DPR atas RUU APBN 2019
Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Foto: Jay Waluyo/TILIK.ID
KOMENTAR

TILIK.ID, Jakarta- Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sampaikan hasil pembicaraan pendahuluan tentang RUU APBN 2019, dalam sidang Paripurna DPR RI,  Kamis (12/7/2018). Sejumlah catatan dari fraksi menyertai postur RAPBN 2019 ini.

Asumsi makro dalam RAPBN 2019 yang telah disepakati DPR dan Pemerintah adalah target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2-5,6 persen, inflasi 2,5-4,5 persen. Nilai tukar rupiah Rp 13.700-Rp 14.000. Tingkat bunga SPN 3 bulan 4,6-5,2 persen. Harga minyak mentah Indonesia 60-70 dollar AS per barrel. Lifting minyak bumi 722-805 ribu barrel per hari. Dan lifting gas bumi 1.210-1.300 ribu barrel setara minyak per hari.

Sementara dalam target pembangunan tahun depan, disepakati tingkat pengangguran pada kisaran 4,8-5,2 persen. Angka kemiskinan 8,5-9,5 persen. GIni rasio 0,38-0,39. Dan indeks pembangunan manusia 71,98.

Wakil Ketua Banggar Jazilul Fawaid menjelaskan, meski postur RUU APBN 2019 di setujui untuk dibahas kelanjutannya secara mendalam, namun sejumlah fraksi telah memberi catatan. 

Diantaranya Fraksi Gerindra minta agar target pertumbuhan 2019 di buat realistis. Mengingat dari target sebelumnya tidak tercapai. Target pertumbuhan ekonomi 2019 adalah berkisar 5,2-5,6 persen.

"Fraksi Gerindra memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2019 berada dalam kisaran 5,2-5,4 persen mengingat target tahun-tahun sebelumnya tidak tercapai," ujar Jazilul Fawaid dalam sidang Paripurna DPR RI, Kamis (12/7/2018).

Sementara dalam catatannya, FPAN meminta memperlebar kisaran nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, melihat kondisi saat ini Rp 14.400 per 1 USD.

"Catatan FPAN lainnya, terkait gini ratio tahun 2019  sebesar 0,375-0,380 mengingat target gini ratio tahun 2018 sebesar 0,38, sehingga memberikan signal bahwa APBN 2019 pro pemerataan dan mengurangi kesenjangan/ketimbangan antar daerah," ujarnya.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, seluruh catatan dari DPR akan diperhatikan  pemerintah dalam penyusunan nota keuangan.

Catatan tadi seperti keseluruhan postur, utang, defisit, juga catatan mengenai anggaran pendidikan, transfer ke daerah itu merupakan bahan yang sangat penting bagi kita untuk menyelesaikan nota keuangan," ujar Menkeu.(jay/iwk)

Kemenhub Serahkan Bandara Belitung ke AP II

Sebelumnya

Presiden : Tidak Ada Lagi Penerimaan Pegawai Honorer

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Nasional