Drajad:
Drajad Wibowo
KOMENTAR

TILIK.ID, Jakarta--Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan tarif bea masuk impor untuk Cina mulai berlaku hari ini, Jumat (6/7). Dikutip dari Washington Post, Jumat (6/7). Trump siap menghadapi perang dagang antara dua negara yang memiliki perekonomian terbesar dunia.

Sementara dari dalam negeri,  Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita merespon adanya ancaman perang dagang Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap Indonesia.

Trump mengancam bakal mengenakan tarif ke-124 pada produk asal Indonesia, menyusul defisit yang terjadi pada AS dalam hubungan dagang dengan Indonesia. Pemerintah AS pun kini tengah mengevaluasi keberadaan generalized system of preference (GSP) yang diberikan ke produk-produk asal Indonesia.

Tapi menurut ekonom senior Indef Drajad Wibowo, hal itu menggelikan. “Saya tentu saja kaget, tapi juga geli. AS diklaim mengancam perang dagang dengan Indonesia? Lucu,” tambah Lektor Kepala Perbanas Institute.

Dradjad pun mengajak untuk membuka faktanya. Dalam perdagangan internasional ada yang disebut Generalized System of Preferences (GSP). GSP adalah sebuah sistem tarif preferensial yang membolehkan satu negara secara resmi memberikan pengecualian terhadap aturan umum WTO / Organisasi Perdagangan Dunia. 

Singkatnya, melalui GSP satu negara bisa memberi keringanan tarif bea masuk kepada eksportir dari negara-negara tertentu, biasanya dari negara miskin. Sementara itu eksportir negara kaya tetap dikenakan aturan umum WTO.

Sejak 1974 Amerika Serikat (AS) sangat banyak memberikan GSP. Saat ini setidaknya terdapat 112 negara merdeka dan 17 teritori yang mendapat GSP dari AS. Jumlah produk yang diberi GSP sekitar 5000-an item. 

Selain untuk membantu pembangunan negara miskin, GSP juga bertujuan mempromosikan nilai-nilai Amerika, termasuk demokrasi dan supremasi hukum. Jadi jelas, GSP adalah salah satu alat politik luar negeri AS untuk menjaga pengaruh dan dominansi globalnya. 

“ Negara hebat seperti China, negara G7, Uni Eropa, Rusia, Australia, dan Selandia Baru tidak meminta dan tidak menerima GSP. Dari ASEAN, ada Singapura dan Malaysia. Indonesia sendiri justru menjadi salah satu penerima GSP, bersama negara ASEAN lain yaitu Thailand, Filipina, Kamboja dan Myanmar,” ujar Anggota  PAN ini.

Kata Dradjad, setiap tahun United States Trade Representative (USTR) mengadakan review terhadap penerima GSP.  Jauh sebelum Trump berkuasa, Indonesia pun sudah masuk review kelayakan GP dan priority watch list (PWL) dari USTR dalam kriteria hak kekayaan intelektual (HAKI). Jadi kelayakan GSP Indonesia bisa dicabut jika gagal memenuhi kriteria HAKI.

“ Nah pada tanggal 13 April 2018 USTR mengumumkan akan melakukan review kelayakan GSP terhadap tiga negara yaitu Indonesia, India dan Kazakhstan. Indonesia akan dinilai dalam kriteria akses pasar serta kriteria jasa dan investasi. India dalam kriteria akses pasar, sedangkan Kazakhstan kriteria hak pekerja,” ujar mantan Anggota Dewan Komisi  Perbankan ini.

Secara spesifik, kata Dradjad, yang menjadi sorotan USTR adalah terkait industri obat-obatan, kimia/pertanian dan beberapa aturan sektor jasa/investasi yang dinilai tidak fair.

Itulah yang sebenarnya terjadi. Yaitu, review apakah Indonesia masih layak mendapat GSP. Dulu hanya HAKI, sekarang ditambah dua kriteria: akses pasar serta jasa dan investasi. 

Apakah memberatkan kita? “Tentu saja. Tapi ini bukan perang dagang. AS berbelas-kasihan ke kita. Dan sekarang mau ngecek apakah Indonesia masih pantas dibelas-kasihani,” ujarnya. 

Dari sisi skala impor pun, kata Dradjad, Indonesia “gak level” diajak perang dagang AS. Impor AS dari Indonesia relatif sangat kecil. Hanya US$ 19.6 milyar pada tahun 2015 sesuai data US International Trade Commission. Ini hanya sekitar 1/25 atau 4,1% dibanding impor dari China, 1/15 Kanada atau Meksiko, lebih dari 1/7 Jepang dan hampir 1/6 Jerman. Terlalu kecil.

Yang aneh, meski sudah dapat GSP, Indonesia adalah pembayar tarif bea masuk terbesar kelima di AS, sebesar US$ 1.3 milyar pada tahun 2015. Ini membuat Indonesia terkena tarif efektif sebesar 6,4%, dua kali lipat China yang tanpa GSP tapi hanya kena 3%. 

“Jadi untuk apa AS perang dengan Indonesia? Wong diplomat Indonesia selama ini sudah lemah dalam negosiasi tarif bagi negaranya,” ujarnya. Kesimpulannya, kata Dradjad, tidak ada ancaman perang dagang dari AS. 

“Daripada gagah-gagahan di dalam negeri, lebih baik pemerintah kerja kerja dan kerja menurunkan tarif efektif di atas,” pungkasnya. (jay)

PGN Siap Kirim LNG ke PLN Muara Tawar

Sebelumnya

Pasar Saham Australia Dibuka Menguat, Harga Komoditas Turun

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Ekonomi