Meutya Hafid: Alasan Pemblokiran Aplikasi TikTok Harus Jelas
Anggota Komisi I Fraksi Golkar Meutya Haifd. foto: istimewa
KOMENTAR

TILIK.ID, Jakarta--Kementerian Komunikasi dan Informatika telah resmi memblokir aplikasi Tik Tok, Selasa (3/7/2018).  Anggota Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, tindakan pemblokiran situs atau aplikasi berbasis elektronik, harus punya dasar alasan jelas. Pemerintah, tidak boleh melakukan pemblokiran hanya berdasarkan pada petisi dan kekhawatiran masyarakat. 

Terhadap langkah Kominfo memblokir konten Tik Tok ,  kata Meutya, belum pernah dibicarakan dengan komisi  DPR. "Saya belum tahu soal penutupan Tik Tok ini,  karena memang belum pernah dibahas dan dikonsultasikan dengan komisi I DPR, sebagai mitra kerja Kominfo," ujar Meutya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Kata Meutya, seharusnya dalam sistem era demokrasi, (petisi) belum cukup untuk memberikan kewenangan pemerintah untuk melakukan blokir. "Harus ada pelanggaran yang dilakukan, baru bisa ditutup. Dan pelanggarannya jelas, yang sebelumnya juga sudah di beri peringatan pemerintah," ujarnya. 

Sebab, pemblokiran tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 40, yang memuat bahwa pemutusan akses dapat dilakukan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. 

Muatan melanggar hukum itu contohnya yang menampilkan konten yang berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) ataupun pornografi. 

"Kalau memang sudah ada bukti adanya muatan,  nah itu pemerintah bisa masuk, kemudian memblokir. Tapi  jangan sampai pemerintah itu mengatakan hanya berdasarkan kekhawatiran masyarakat. Harus ada bukti," kata Meutya. 

" emangat UU ITE itu memang demikian. Memang betul-betul sudah terbukti melakukan pelanggaran dari UU ITE, baru di tindak tegas. Tapi kalau belum ada bukti pelanggarannya, tidak bisa," ujarnya. 

Meutya pun berharap pemblokiran itu tidak hanya dilakukan pada aplikasi seperti Tik Tok. Agar tidak ada kesan perlakuan diskriminatif terhadap persoalan pemblokiran sebuah situs atau aplikasi lainnya.

"Kalau ada temuan-temuan yang dianggap pornografi, pelanggaran terhadap SARA ataupun asusila, ya berarti juga aplikasi yang sama juga dengan konten pelanggaran itu mereka juga harus diblokir. Supaya tidak ada diskriminasi bahwa aplikasi yang lebih besar seolah aman, kemudian aplikasi-aplikasi baru seolah menjadi diperlakukan berbeda.


Tapi intinya harus ada perlakuan yang sama dengan Tik Tok. Karena ini dunia yang bebas di medsos, jangan sampai kita terlihat lebih berpihak pada aplikasi besar kemudian yang kecil diperlakukan berbeda," ujar Meutya. 

Sebelumnya, Kominfo resmi memblokir aplikasi Tik Tok. Alasannya,  karena banyak  konten negatif. "Banyak konten yang negatif, terutama bagi anak-anak," ujar Rudiantara.

Setidaknya ada delapan Domain Name System (DNS) Tik Tok yang diblokir pemerintah. Kominfo menyebutkan, dalam sebulan terakhir, pihaknya melakukan pemantauan terhadap aplikasi Tik Tok. Pemantauan tersebut karena Kominfo menerima 2.853 laporan dari masyarakat.

Di antara laporan yang masuk ke Kominfo terkait Tik Tok, fenomena dan perilaku aplikasi tersebut sudah semakin ke arah negatif, mulai dari pornografi, asusila, LGBT, pelecehan agama, fitnah, serta konten yang dinilai meresahkan masyarakat dan anak-anak.

Terkait persoalan tersebut, Kominfo mengaku sudah mengerahkan tim untuk menghubungi Tik Tok sejak Senin kemarin. Kominfo juga telah meminta mereka menangani konten negatif di dalam platformnya, serta sampaikan bahwa Tik Tok harus mengikuti peraturan Indonesia dan harus memiliki tim monitoring dan pusat monitoring yang ada di Indonesia.

"Setelah bersih dan ada jaminan untuk menjaga kebersihan kontennya, Tik Tok bisa saja kami buka kembali," pungkasnya.( jay)

Dokter Prancis: Mengubah Warna Mata, Mengapa Tidak?

Sebelumnya

Waktu Berkualitas Ortu-Anak Bisa Kurangi Kecanduan Gawai

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Gaya Hidup